Dialog DPR dan Pemda Ungkap Kompleksitas Konflik Agraria di Riau

JELAJAHNEWS.ID -Konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Pekanbaru, Kamis (16/4/2026). Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar menyampaikan langsung berbagai persoalan lahan kepada pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menjadi upaya mencari solusi atas sengketa yang tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Mayoritas warga mengaku telah mengelola lahan secara turun-temurun. Namun, mereka kini menghadapi klaim dari perusahaan maupun perubahan status kawasan menjadi hutan.

Baca Juga:

• Napi Korupsi Ngopi di Kafe Viral, DPR Soroti Dugaan Suap dan Lemahnya Pengawasan Rutan

"Yang kami butuhkan itu kepastian. Kami sudah lama di situ, tapi tiba-tiba dianggap masuk kawasan atau milik perusahaan," ujar salah satu perwakilan masyarakat.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, konflik didominasi sengketa Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dan perusahaan. Persoalan yang muncul meliputi ketidakjelasan batas wilayah, kurangnya transparansi dokumen, hingga kemitraan plasma yang dinilai belum berjalan optimal.

Sementara itu, di Kabupaten Kampar, konflik lebih banyak disebabkan tumpang tindih antara kawasan hutan dan lahan yang telah lama dikelola masyarakat.

Adian Napitupulu menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.