JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai kondisi darurat. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Kendari, Kamis (16/4/2026), dalam pertemuan bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra.
Dalam forum tersebut, Siti Aisyah menekankan pentingnya perhatian serius terhadap jalur laut yang diduga menjadi pintu utama masuknya narkotika ke wilayah Sultra. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan di jalur tersebut, mengingat tingginya potensi penyelundupan.
"Hari ini kita menyatakan darurat narkoba, tetapi perlakuannya tidak mencerminkan kondisi darurat itu sendiri," ujar Siti Aisyah.
Baca Juga:Menurutnya, penanganan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Ia menegaskan perlunya sinergi yang kuat antarpenegak hukum serta dukungan anggaran yang memadai, khususnya bagi BNN, agar upaya pemberantasan dapat berjalan optimal.
Siti Aisyah juga mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan narkotika. Ia menilai besarnya perputaran uang dalam bisnis narkoba membuka peluang keterlibatan berbagai pihak, termasuk oknum aparat penegak hukum.
"Dengan uang yang begitu besar, tidak mungkin narkoba ini berjalan sendiri. Bahkan, dugaan keterlibatan aparat juga sudah menjadi pembicaraan publik," tegasnya.
Selain menyoroti kondisi di Sultra, Siti Aisyah turut membandingkan situasi serupa di daerah pemilihannya di Riau. Ia menyebut peredaran narkotika di wilayah tersebut telah meresahkan masyarakat dan menyasar berbagai lapisan, termasuk nelayan.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
