Abdullah menilai, selain dugaan intervensi, sikap antikritik yang ditunjukkan oknum aparat penegak hukum juga menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Di era keterbukaan informasi saat ini, budaya antikritik tidak lagi relevan. Hal itu justru menghambat perkembangan institusi dan kualitas sumber daya manusia," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia juga mendorong Kejagung untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pembinaan terhadap para jaksa secara merata guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
"Jika tidak ada pembenahan, integritas institusi akan tergerus dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui forum RDPU guna memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
"Ini bagian dari komitmen kami dalam mendorong reformasi hukum dan birokrasi agar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.(jn/**)
Desakan agar Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dicopot dari jabatannya menguat setelah terjadi pemadaman listrik total ata
Peristiwa
Sektor perumahan bukan sekadar urusan membangun atap dan dinding. Melainkan pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional h
Ekonomi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan y
Daerah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik