Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, beserta stafnya yang diduga terlibat pelanggaran dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Desakan tersebut disampaikan setelah Komisi III DPR RI menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
"Dengan temuan ini, kami mendesak agar Kajari Karo dan staf yang terlibat dalam intervensi serta penyebaran narasi yang menyesatkan diberikan sanksi tegas," ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Baca Juga:
Abdullah menjelaskan, Kajari Karo diduga mengeluarkan surat yang mengintervensi proses penangguhan penahanan Amsal Sitepu, yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Selain itu, pihak kejaksaan juga diduga membangun opini publik dengan menuding Komisi III DPR RI melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam RDPU, Kajari Karo diketahui telah mengakui kesalahan terkait penerbitan surat yang berisi pengalihan penahanan Amsal Sitepu. Padahal, Amsal sebelumnya ditahan atas dugaan mark-up proyek pembuatan video profil desa.
Namun, dalam proses persidangan, Majelis Hakim PN Medan memutuskan Amsal Sitepu tidak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi