"Termasuk dugaan tidak dilaksanakannya penetapan majelis hakim, hal ini harus diusut secara menyeluruh," lanjut Habiburokhman.
Lebih jauh, Komisi III DPR RI juga menyinggung adanya dugaan pembentukan opini publik yang mengarah pada tudingan intervensi DPR dalam proses hukum. DPR menekankan pentingnya menjaga objektivitas dan independensi penegakan hukum.
Baca Juga:
Untuk memperkuat pengawasan eksternal, Komisi III meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan eksaminasi terhadap perkara tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja kejaksaan.
"Komisi III DPR RI meminta Komisi Kejaksaan RI melakukan eksaminasi terhadap perkara ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman juga menegaskan prinsip hukum terkait putusan bebas, yakni tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi.
"Terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi," pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik