Habiburokhman juga menyinggung adanya pihak-pihak yang menunjukkan keberatan terhadap langkah Komisi III dalam mengawal kasus tersebut. Hal itu, menurutnya, terlihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok.
Lebih lanjut, ia membandingkan sikap Kejari Karo dengan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung yang selama ini dinilai responsif terhadap aspirasi masyarakat serta terbuka dalam komunikasi dengan DPR.
"Kami sangat kecewa dengan jajaran Kejari Karo yang sikapnya bertolak belakang 180 derajat dengan pimpinan Kejaksaan," katanya.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus Amsal Sitepu. Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya persepsi negatif.
"Dan mereka membuat propaganda seolah-olah kami melakukan intervensi. Kami siap mempertanggungjawabkan apa yang kami laksanakan beberapa hari ini terkait Amsal Sitepu," pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR RI dijadwalkan melakukan pemanggilan dan evaluasi dalam waktu dekat guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.(jn/**)
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
