DPR Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta Komisi Kejaksaan untuk meminta penjelasan terkait polemik penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang menjadi sorotan publik.
Rencana pemanggilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III perlu melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait pelaksanaan keputusan pengadilan dalam perkara tersebut. Ia juga menyoroti adanya dinamika yang dinilai tidak lazim, termasuk dugaan perlawanan dan narasi yang berkembang di ruang publik.
Baca Juga:"Kita akan cek besok di sini. Kita akan panggil Kejari Karo beserta para JPU-nya, berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini," ujar Habiburokhman.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti proses pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang telah dikabulkan oleh pengadilan. Menurut Habiburokhman, keputusan tersebut seharusnya dapat segera dijalankan tanpa hambatan administratif.
Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan penangguhan sempat mengalami keterlambatan karena menunggu kehadiran jaksa dari Kejari Karo untuk menandatangani dokumen. Akibatnya, proses pembebasan Amsal Sitepu tertunda, sementara anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, yang turut mendampingi harus menunggu selama beberapa jam.
"Penangguhan itu merupakan permohonan yang telah dikabulkan hakim. Itu adalah produk pengadilan. Seharusnya, ketika sudah diputuskan, hal tersebut langsung direalisasikan," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik