JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta Komisi Kejaksaan untuk meminta penjelasan terkait polemik penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang menjadi sorotan publik.
Rencana pemanggilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III perlu melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait pelaksanaan keputusan pengadilan dalam perkara tersebut. Ia juga menyoroti adanya dinamika yang dinilai tidak lazim, termasuk dugaan perlawanan dan narasi yang berkembang di ruang publik.
Baca Juga:"Kita akan cek besok di sini. Kita akan panggil Kejari Karo beserta para JPU-nya, berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini," ujar Habiburokhman.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti proses pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang telah dikabulkan oleh pengadilan. Menurut Habiburokhman, keputusan tersebut seharusnya dapat segera dijalankan tanpa hambatan administratif.
Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan penangguhan sempat mengalami keterlambatan karena menunggu kehadiran jaksa dari Kejari Karo untuk menandatangani dokumen. Akibatnya, proses pembebasan Amsal Sitepu tertunda, sementara anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, yang turut mendampingi harus menunggu selama beberapa jam.
"Penangguhan itu merupakan permohonan yang telah dikabulkan hakim. Itu adalah produk pengadilan. Seharusnya, ketika sudah diputuskan, hal tersebut langsung direalisasikan," tegasnya.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
