RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Ketua DPRD Medan Hasyim SE ingatkan Dinas PU Kota Medan untuk meningkatkan perawatan infrastruktur jalan dan drainase di kota Medan. Ditengah wabah pandemi Corona virus Desiase 2019 (Covid-19) saat ini kiranya tetap dilakukan pemantauan dan pengerjaan ringan seperti normalisasi. Sehingga saat musim hujan tiba dipastikan saluran parit berfungsi lancar.
Hal itu disampaikan Hasyim SE (foto) kepada wartawan, Kamis (30/4/2020) disela sela peninjauan gorong gorong rusak dan dipenuhi sampah di Jl AR Hakim depan Supermarket Gg Plastik Kec Medan Denai.
“Dinas PU Medan harus cepat tanggap melakukan normalisasi parit dan perbaikan U-Ditch (beton penutup parit) serta perbaikan gorong gorong. Jika nanti hujan turun maka dipastikan saluran parit tetap berfungsi,” saran Hasyim.
Maaih menurut Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, parit yang dipenuhi sampah supaya tetap diangkut. “Jangan alasan wabah Covid, bekerja diperbolehkan asal tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan,” terang Hasyim.
Ditambahkan Hasyim, saat bulan Ramadhan sekarang ini, paling tidak semua UPT Dinas PU sudah memiliki data yang akan diperbaiki untuk perawatan. “Kita ketahui pembangunan untuk tahun ini distop karena pengalihan anggaran. Maka harus mengandalkan perawatan yang maksimal,” sebutnya.
Untuk itu, segala kerusakan kecil harus cepat diantisipasi menghindari kerusakan lebih fatal. Sebab, kata Hasyim perawatan harus ditingkatkan sejak dini mengantisipasi kerusakan yang lebih fatal. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik