Wacana WFH untuk Hemat BBM, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Layanan

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila rencana penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Usulan WFH mencuat sebagai salah satu langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Ujang Bey, kebijakan WFH perlu dirancang secara komprehensif agar tujuan penghematan energi dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata politikus Fraksi Partai NasDem itu, Senin (16/3/2026).

Wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama menjelang periode mobilitas tinggi pada libur Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Desak Polisi Usut Cepat Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS

Ujang menyatakan pihaknya mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.

"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi kita juga akan menghadapi libur Idulfitri dan Nyepi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem kerja jarak jauh tidak menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Perlu dihitung secara data berapa BBM yang ingin kita hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," jelasnya.

Selain itu, Ujang menilai pemerintah perlu menentukan secara selektif instansi atau kementerian yang memungkinkan menerapkan WFH. Hal ini mengingat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat besar serta karakteristik pekerjaan yang berbeda di setiap lembaga.

"Instansi dan kementerian jumlahnya banyak dengan ribuan PNS. Pemerintah perlu menetapkan instansi mana saja yang dapat menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu tertentu. Dari situ nanti akan terlihat berapa besar BBM yang bisa dihemat," tuturnya.

Ia menambahkan, desain kebijakan yang matang juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti kesiapan infrastruktur digital, sistem pengawasan kinerja, hingga pengaturan jam kerja yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Dengan perencanaan yang tepat, Ujang berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi sementara dalam menghemat energi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari transformasi pola kerja birokrasi yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan global.(jn/**)