Wacana WFH untuk Hemat BBM, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Layanan

Selain itu, Ujang menilai pemerintah perlu menentukan secara selektif instansi atau kementerian yang memungkinkan menerapkan WFH. Hal ini mengingat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat besar serta karakteristik pekerjaan yang berbeda di setiap lembaga.

"Instansi dan kementerian jumlahnya banyak dengan ribuan PNS. Pemerintah perlu menetapkan instansi mana saja yang dapat menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu tertentu. Dari situ nanti akan terlihat berapa besar BBM yang bisa dihemat," tuturnya.

Ia menambahkan, desain kebijakan yang matang juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti kesiapan infrastruktur digital, sistem pengawasan kinerja, hingga pengaturan jam kerja yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Dengan perencanaan yang tepat, Ujang berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi sementara dalam menghemat energi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari transformasi pola kerja birokrasi yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan global.(jn/**)