RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila rencana penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Usulan WFH mencuat sebagai salah satu langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ujang Bey, kebijakan WFH perlu dirancang secara komprehensif agar tujuan penghematan energi dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata politikus Fraksi Partai NasDem itu, Senin (16/3/2026).
Wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama menjelang periode mobilitas tinggi pada libur Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Baca Juga:Ujang menyatakan pihaknya mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.
"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi kita juga akan menghadapi libur Idulfitri dan Nyepi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem kerja jarak jauh tidak menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu dihitung secara data berapa BBM yang ingin kita hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," jelasnya.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik