DPR Kritik Rencana Penutupan Prodi: Dinilai Abaikan Akar Masalah Pengangguran Terdidik
Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah progra
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026–2030. Lilik Riadi Dalimunthe dipercaya memimpin forum tersebut setelah dilantik oleh Ketua SMSI Sumut, Erris Julieta Napitupulu, di Big Papa Cafe, Sabtu (14/3/2026).
Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/SMSI-SUMUT/III/2026 yang mengatur susunan kepengurusan Forum Pemred SMSI Sumut.
Dalam arahannya, Erris menekankan pentingnya konsistensi pengurus dalam menjalankan program kerja organisasi serta kewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
Menurut Lilik, keberadaan Forum Pemred menjadi langkah strategis untuk memperkuat jaringan komunikasi antar pemimpin redaksi media siber di Sumatera Utara.
Ia menilai tantangan industri pers digital yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi dan inovasi berkelanjutan.
"Forum ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk bertukar gagasan, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta menjaga integritas jurnalistik," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi insan pers agar media tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Selain prosesi pelantikan, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dalam rangka memperingati bulan Ramadan.
Momentum tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat solidaritas antaranggota organisasi.
Susunan Pengurus Forum Pemred SMSI Sumut 2026–2030
Dewan Pembina
Ketua: Erris Julieta Napitupulu
Sekretaris: Ariadi
Anggota: H. Agus Saparuddin Lubis
Anggota: Austin Tumengkol
Dewan Kehormatan Provinsi
Ketua: Rizal Rudi Surya, S.H.
Sekretaris: Drs. Hendra DS
Anggota: Dr. Puji Santoso, S.S., M.S.P.
Anggota: Anton Panggabean
Dewan Pengurus
Ketua: Lilik Riadi Dalimunthe
Wakil Ketua: Sasli Pranoto Simarmata
Wakil Ketua: Hafnida Dalimunthe
Sekretaris: David Susanto
Wakil Sekretaris: Fitmen Panjaitan
Bendahara: Dra. Ayu Kesuma Nigtyas
Wakil Bendahara: Ngatirin
Bidang-Bidang
Ketua Bidang Organisasi/Keanggotaan: Husni Lubis
Ketua Bidang Pendidikan/Pelatihan: Mega Ulfa Sari Sihombing
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum: M. Herizal, S.H.
Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga: Sahala Simatupang
Ketua Bidang IT/Digital (Teknologi Informasi/Digital): Adi Siswoyo Wasgo
(jns/**)
Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah progra
Politik
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api (KA) jarak
Politik
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian integral dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Ke
Kesehatan
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi
Politik