JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya agar kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap para pelaku.
"Terhadap Andrie Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan," kata Habiburokhman, Sabtu (13/3/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, termasuk dalam situasi perbedaan pendapat. Menurutnya, konflik atau perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan tindakan premanisme.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan warga negara telah dijamin dalam konstitusi. "Pasal 28G Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara jelas mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," ujar politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Komisi III DPR RI memastikan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini agar penyidikan berjalan cepat, transparan, dan profesional. Selain itu, pihaknya meminta negara memberikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan korban, termasuk menanggung biaya pengobatan terbaik.
"Kami meminta negara menanggung penuh biaya pengobatan terbaik agar beliau dapat segera pulih," tegas Habiburokhman.
Peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa Andrie menjadi korban serangan orang tidak dikenal (OTK) setelah menghadiri acara siniar bertajuk Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik