Desakan DPR: Polisi Diminta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.

Legislator tersebut menilai peristiwa yang terjadi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, pada Kamis (12/3/2026) tengah malam itu bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan diduga kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan sekaligus bentuk intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Serangan terjadi sesaat setelah Andrie menyelesaikan rekaman siniar (podcast) yang membahas kritik terhadap remiliterisasi. Akibat penyiraman cairan berbahaya tersebut, korban mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, mata, dada, serta kedua tangan. Kondisi itu membuat Andrie harus mendapatkan penanganan medis intensif.

Baca Juga:

• Soroti Kematian Siswa di Tual, Komisi X DPR Minta Proses Hukum Tanpa Kompromi

"Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga sebagai upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM. Kepolisian harus bergerak cepat, menangkap pelakunya, dan menjerat dengan pasal pemberatan," ujar Abdullah, yang akrab disapa Gus Abduh, Jumat (13/3/2026).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti fakta bahwa tidak ada satu pun barang berharga milik korban yang hilang dalam kejadian tersebut. Menurutnya, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa motif serangan bukan perampokan, melainkan tindakan terencana untuk melukai sekaligus membungkam suara kritis dari kalangan masyarakat sipil.

"Fakta bahwa tidak ada barang yang dirampas mengindikasikan ini bukan perampokan, tetapi serangan yang diduga dirancang untuk meneror korban. Segala bentuk kekerasan terhadap pembela HAM merupakan ancaman nyata bagi demokrasi kita," tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Komisi III DPR RI juga meminta aparat penegak hukum segera mengamankan rekaman kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, polisi didorong menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Menurut Gus Abduh, transparansi dan profesionalitas kepolisian dalam menangani kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjamin rasa aman masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan bahwa penanganan yang lambat atau tidak tuntas dapat menimbulkan ketakutan di kalangan aktivis dan pegiat HAM.

"Kepolisian harus bekerja profesional dan akuntabel. Ungkap siapa pelakunya dan siapa yang berada di baliknya. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum," tutupnya.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis di Indonesia. Penanganan yang cepat dan transparan dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa serta memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik.(jn/**)