DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Kasus hukum yang menjerat Nabilah O'Brien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan bahwa penanganan perkara tersebut dapat berdampak pada keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2026), Rikwanto menilai perkara tersebut memiliki karakter yang tidak biasa. Ia menilai kasus tersebut berpotensi menciptakan preseden negatif jika korban yang menyebarkan rekaman kejahatan justru diproses secara pidana.
Menurut Rikwanto, masyarakat selama ini kerap memanfaatkan teknologi digital, seperti kamera ponsel maupun kamera pengawas, untuk merekam dan menyebarkan informasi terkait tindak kriminal. Langkah tersebut sering kali membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
"Jika korban justru dipidana karena memviralkan rekaman kejahatan, masyarakat bisa menjadi takut untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami atau saksikan," kata Rikwanto.
Ia menilai logika hukum akan menjadi terbalik apabila pelaku kejahatan dapat menggunakan alasan belum adanya putusan pengadilan untuk melaporkan balik korban yang menyebarkan rekaman kejadian.
"Lucu jadinya jika maling berdalih belum ada putusan pengadilan lalu melaporkan balik korbannya karena rekaman kejadian itu disebarkan. Ini preseden buruk bagi perkembangan hukum," ujarnya.
Mantan perwira tinggi Polri tersebut kemudian memberikan contoh praktik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yakni pemasangan Closed-Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas untuk memantau keamanan wilayah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik