RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Kasus hukum yang menjerat Nabilah O'Brien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan bahwa penanganan perkara tersebut dapat berdampak pada keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2026), Rikwanto menilai perkara tersebut memiliki karakter yang tidak biasa. Ia menilai kasus tersebut berpotensi menciptakan preseden negatif jika korban yang menyebarkan rekaman kejahatan justru diproses secara pidana.
Menurut Rikwanto, masyarakat selama ini kerap memanfaatkan teknologi digital, seperti kamera ponsel maupun kamera pengawas, untuk merekam dan menyebarkan informasi terkait tindak kriminal. Langkah tersebut sering kali membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
"Jika korban justru dipidana karena memviralkan rekaman kejahatan, masyarakat bisa menjadi takut untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami atau saksikan," kata Rikwanto.
Ia menilai logika hukum akan menjadi terbalik apabila pelaku kejahatan dapat menggunakan alasan belum adanya putusan pengadilan untuk melaporkan balik korban yang menyebarkan rekaman kejadian.
"Lucu jadinya jika maling berdalih belum ada putusan pengadilan lalu melaporkan balik korbannya karena rekaman kejadian itu disebarkan. Ini preseden buruk bagi perkembangan hukum," ujarnya.
Mantan perwira tinggi Polri tersebut kemudian memberikan contoh praktik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yakni pemasangan Closed-Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas untuk memantau keamanan wilayah.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik