RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Edwin Sugesti mengaku sangat menyayangkan tindakan pihak Pemko Medan bersama TNI yang melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Warga dipaksa pulang ke rumah apabila tidak menggunakan masker.
Pernyataan itu disampaikan Edwin Sugesti (foto) kepada wartawan di Medan, Sabtu (11/4/2020) menyikapi tindakan Pemko Medan yang melakukan razia dibeberapa Kelurahan di Kota Medan termasuk Kelurahan Bantan Kec Medan Tembung Sabtu 11 April 2020. Razia dilakukan Pemko Medan guna memutus mata rantai penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19).
Sepatutnya, kata Edwin, Pemko Medan lebih tepat dilakukan razia setelah dilakukan pembagian masker gratis ke masyarakat. “Kita prihatin, masyarakat diwajibkan pakai pakai masker. Pada hal masker mahal dan langkah. Apalagi penggunaan masker yang steril itu hanya sekali pakai saja tidak bisa berulang ulang,” sebutnya asal politisi PAN itu.
Ditambahkan Edwin, masyakarat saat ini mengalami kondisi ekonomi sedang terpuruk. Maka harus disikapi keluhan masyarakat. “Tujuan Pemko Medan memang sangat positif. Tetapi karena terkena dampak Covid-19 situasi ekonomi menjadi terpuruk sangat tidak mendukung dipaksa harua memiliki masker,” ujarnya.
Disebutkan Edwin, kalau tindakan seperti itu sama halnya tindakan setengah tengah. Maka penegasan anjuran warga diwajibkan pakai masker perlu ditinjau kembali. Diharapkan Pemko Medan dalam melakukan tindakan kiranya dapat meringankan beban warga bukan meresahkan. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik