JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat 1.995.130 gram atau hampir 2 ton. Perkara tersebut kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan komisinya telah menggelar rapat khusus untuk membahas perkembangan perkara tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum.
Menurut dia, sejumlah informasi yang diperoleh Komisi III menunjukkan bahwa terdakwa diduga bukan pelaku utama dalam jaringan tersebut.
Baca Juga:"Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, tidak memiliki riwayat tindak pidana, serta sempat mengingatkan terkait potensi pelanggaran hukum," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia menilai, dalam konteks KUHP baru, penerapan pidana mati harus ditempatkan sebagai langkah paling akhir dan dilakukan secara sangat selektif.
"Hukuman mati dalam KUHP baru bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir yang penerapannya harus sangat ketat," katanya.
Habiburokhman menambahkan, paradigma hukum pidana nasional kini bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih substantif, rehabilitatif, dan restoratif. Artinya, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perbaikan individu dan pemulihan sosial.
Hasil rapat Komisi III akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI dan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk lembaga peradilan yang menangani perkara, sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan.
Komisi III menegaskan, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik