SMSI Medan Soroti Dugaan Transaksi Kios Pasar Petisah, Rico Waas Ancam Tindak Tegas Pelaku Pungli
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instr
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak digunakan dianggap sebagai warga mampu.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut keliru karena dikutip tanpa konteks secara utuh. "Perkataan saya dikutip satu kalimat tanpa menjelaskan konteks atau seluruh penjelasan yang saya sampaikan," ujar Afif, Sabtu (14/2/2026)
Menurut Afif, dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos), BPJS PBI yang tidak pernah digunakan dalam jangka waktu tertentu kerap dianggap sebagai data tidur, sehingga masuk dalam salah satu kriteria penonaktifan oleh sistem.
Namun, Afif menegaskan bahwa tidak digunakan bukan berarti otomatis dianggap mampu.
"Tidak digunakan itu hanya salah satu indikator sistem untuk menandai data tidak aktif, bukan kesimpulan akhir bahwa seseorang sudah mampu," tegasnya.
Ia memaparkan beberapa kemungkinan penyebab BPJS PBI dinonaktifkan oleh sistem, di antaranya, peserta dianggap sudah mampu berdasarkan pemutakhiran data, peserta pindah domisili sehingga tidak menggunakan fasilitas kesehatan terdaftar, terjadi data ganda karena peserta terdaftar lebih dari satu kali, dan peserta telah meninggal dunia.
"Karena tidak digunakan, sistem bisa menganggap data tersebut tidak aktif. Namun penyebabnya bisa bermacam-macam, tidak hanya soal kemampuan ekonomi," jelas Afif.
Afif juga menuturkan bahwa imbauan untuk datang ke puskesmas muncul karena banyak warga lanjut usia yang tidak memahami cara pengecekan melalui aplikasi JKN.
"Saya sarankan ke puskesmas supaya bisa sekalian cek status BPJS PBI dan juga memeriksa kesehatan, seperti tensi darah dan pemeriksaan ringan lainnya, agar kesehatan lansia tetap termonitor," kata Afif.
Ia berharap masyarakat tidak salah memahami mekanisme penonaktifan BPJS PBI dan aktif melakukan pengecekan data agar hak layanan kesehatan tetap terjamin.
"Sistem penonaktifan BPJS PBI mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan adanya unsur kesengajaan atau penilaian sepihak," pungkasnya.
Seperti diketahui, statement Afif Afdillah sempat viral karena menyebutkan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak digunakan dianggap sebagai warga mampu, mendapat komentar beragam dari netizen.
Akun Tiktok @dr.rahelflooo menyebutkan, bahwa warga yang tidak menggunakan BPJS PBI, bukan berarti warga mampu, namun bisa saja kondisinya tidak sakit, sehingga penggunaan BPJS dinilai tidak relevan.
Orang( warga) tidak gunakan BPJS, ya pasti sehat, Alhamdulillahnya pada sehat," tulis akun dr.rahelflooo.(jai)
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instr
Peristiwa
Gangguan aliran air bersih di Jalan Rakyat Simpang Sehati, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, memicu perdebatan
Peristiwa
Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai keten
Ekonomi
Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan
Politik
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik