DPR Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Agen Resmi Pertamina hingga Tingkat Kelurahan

DPR juga menyoroti persoalan gas industri. Komisi VI meminta koordinasi lebih lanjut antara Pertamina dan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan berbagai kendala pasokan dan distribusi gas bagi sektor industri. Keberlanjutan industri nasional, menurut DPR, sangat bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan kompetitif.

Dalam RDP tersebut, Komisi VI menyatakan menerima penjelasan dan mengapresiasi langkah Pertamina dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera, termasuk dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.

Meski demikian, DPR memberikan sejumlah catatan strategis. Pertamina diminta meningkatkan kapasitas sumber daya dan mitigasi risiko guna menghadapi dinamika serta disrupsi bisnis energi. Optimalisasi rantai pasok—meliputi aset kilang, logistik, dan distribusi—juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan kualitas layanan energi nasional.

Komisi VI turut mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terpadu (seamless) di lingkungan holding dan subholding, agar peluang bisnis dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Pertamina diminta menjelaskan secara terukur dasar penetapan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

Sebagai tindak lanjut RDP, Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) beserta subholding menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif paling lambat tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan, pandangan, dan masukan yang disampaikan dalam rapat.(jn/**)