JELAJAHNEWS.ID -Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan sebagai agen resmi seluruh produk Pertamina yang disalurkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan, langkah tersebut merupakan strategi konkret untuk memperkuat distribusi energi nasional sekaligus memberdayakan ekonomi berbasis desa.
"Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina beserta subholding untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi agen dari seluruh produk Pertamina yang disalurkan ke desa dan kelurahan," tegas Nurdin.
Baca Juga:Menurut politikus Fraksi Partai Golkar itu, pelibatan koperasi desa bukan sekadar perluasan jaringan distribusi, melainkan bagian dari transformasi tata kelola energi agar lebih inklusif, transparan, dan tepat sasaran.
Selain mendorong penguatan peran koperasi desa, Komisi VI juga meminta Pertamina mengevaluasi agen elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) yang telah beroperasi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran dan memperkuat tata kelola distribusi energi nasional.
"Penataan ulang dan evaluasi agen LPG 3 kg perlu dilakukan demi memastikan distribusi tepat sasaran serta mendukung optimalisasi peran koperasi desa," ujar Nurdin.
Dalam aspek pengawasan subsidi energi, Komisi VI turut meminta Pertamina berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemangku kepentingan terkait untuk menindak tegas oknum penyalahguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaga keadilan distribusi dan melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
