DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
MEDAN - Pemko Medan diminta segera mendistribusikan bantuan beras kepada warga Medan yang terkena dampak pembatasan sosial akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Percepatan penyaluran beras dinilai akan lebih bagus, mengingat kondisi di tengah masyarakat mulai meresahkan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) kepada wartawan di Medan, Jumat (3/4/2020) menyikapi keresahan warga menunggu dapat beras. Diketahui, Pemko Medan akan membagikan beras kepada masyarakat yang terimbas dampak Covid-19.
“Pemko jangan terkesan mempersulit dengan membuat berbagai syarat administrasi dengan banyak prosedur dan bertele-tele. Warga sudah resah dan gelisah,” sebut Ihwan Ritonga.
Disampaikan Ihwan, pihaknya saat turun ke lapangan banyak menerima aspirasi masyarakat terkait dampak Covid 19. Faktanya, masyarakat sudah mengeluh dan sangat resah butuh bantuan.
“Banyak warga yang mengadu sama kita, mereka datang langsung ke rumah menyampaikan kesulitan ekonomi. Mereka memang pantas dibantu,” sebut Ihwan.
Dikatakan Ihwan, memang warga yang terganggu mencari nafkah akibat Covid Corona pantas dibantu. “Seperti pekerja buruh harian, Ojol, tukang becak, sopir dan Mak Mak rumah tangga yang suaminya tidak punya penghasilan tetap,” jelas Ihwan.
Ditambahkan, perubahan status kota Medan dari siaga menjadi tanggap darurat soal penangan Covid-19 sudah mendukung untuk pemberian bantuan. “Kita berharap 2, 3 hari ini bantuan itu sudah dapat tersalur,” pinta Ihwan Ritonga asal politisi Gerindra itu. (Is)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah