Anggota DPR Desak Sanksi Tegas untuk Kajari Karo Terkait Kasus Amsal Sitepu
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW se-Indonesia dikabarkan menarik dukungan dan menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan maupun keanggotaan partai. Gelombang pengunduran diri ini disebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam kader daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR).
Salah satu pengunduran diri yang telah dikonfirmasi datang dari Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara (Sumut), Achmad Daniel Chardin.
Ia secara terbuka menyatakan mundur, Senin (26/1/2026). Dalam pernyataan resminya, Ketua DPW Sumut menuding Ketua Umum tidak menjalankan konstitusi partai serta mengabaikan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya tahun 2025.
"Karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Ketua Umum Partai Berkarya saudara Muchdi PR terhadap hasil keputusan Munas Partai Berkarya tahun 2025 yang lalu, maka saya, Ketua DPW Sumut Partai Berkarya, mengundurkan diri dari kepengurusan dan dari anggota Partai Berkarya," ujarnya Mantan Pangdam I/BB itu, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut bukanlah tindakan individual, melainkan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan mayoritas struktur partai di daerah. Ia mengklaim bahwa soliditas organisasi di tingkat akar rumput telah runtuh.
"Terdapat 33 DPW dari 38 DPW se-Indonesia serta ratusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kabupaten/kota yang juga mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya," ungkapnya.
Apabila klaim tersebut terbukti benar, maka Partai Berkarya berpotensi kehilangan hampir 90 persen struktur kepengurusan di tingkat provinsi. Kondisi ini dinilai dapat melumpuhkan mesin organisasi partai, terutama dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Tidak berhenti pada pengunduran diri, para pengurus daerah yang kecewa disebut telah menyiapkan langkah politik lanjutan. Mereka bersepakat untuk mengonsolidasikan kekuatan guna membentuk partai politik baru sebagai alternatif dari konflik berkepanjangan di internal Partai Berkarya.
"Selanjutnya, kami akan membentuk partai politik baru yang mandiri dan terbebas dari konflik internal Partai Berkarya," kata mantan Ketua DPW Sumut tersebut.
Ia menambahkan, surat pengunduran diri dari kepengurusan lama merupakan salah satu syarat administratif untuk deklarasi partai baru tersebut. Di akhir pernyataannya, ia memberikan kebebasan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Berkarya di Sumatera Utara untuk menentukan arah politik masing-masing.
"Para anggota Partai Berkarya, DPW dan DPD se-Sumut, silakan menentukan sikap dan pilihannya. Lanjut di Partai Berkarya atau bergabung bersama saya dalam partai baru," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim pengunduran diri massal pengurus daerah tersebut.(jns/**)
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif dari superapp andalannya, Bale by BTN, yang dalam satu tahun
Ekonomi
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Yu
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian pesangon bagi buruh perusahaan
Daerah
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi pemerintah
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi melaksanakan layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi keluarga Warga
Hukum