Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW se-Indonesia dikabarkan menarik dukungan dan menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan maupun keanggotaan partai. Gelombang pengunduran diri ini disebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam kader daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR).
Salah satu pengunduran diri yang telah dikonfirmasi datang dari Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara (Sumut), Achmad Daniel Chardin.
Ia secara terbuka menyatakan mundur, Senin (26/1/2026). Dalam pernyataan resminya, Ketua DPW Sumut menuding Ketua Umum tidak menjalankan konstitusi partai serta mengabaikan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya tahun 2025.
"Karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Ketua Umum Partai Berkarya saudara Muchdi PR terhadap hasil keputusan Munas Partai Berkarya tahun 2025 yang lalu, maka saya, Ketua DPW Sumut Partai Berkarya, mengundurkan diri dari kepengurusan dan dari anggota Partai Berkarya," ujarnya Mantan Pangdam I/BB itu, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut bukanlah tindakan individual, melainkan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan mayoritas struktur partai di daerah. Ia mengklaim bahwa soliditas organisasi di tingkat akar rumput telah runtuh.
"Terdapat 33 DPW dari 38 DPW se-Indonesia serta ratusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kabupaten/kota yang juga mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya," ungkapnya.
Apabila klaim tersebut terbukti benar, maka Partai Berkarya berpotensi kehilangan hampir 90 persen struktur kepengurusan di tingkat provinsi. Kondisi ini dinilai dapat melumpuhkan mesin organisasi partai, terutama dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Tidak berhenti pada pengunduran diri, para pengurus daerah yang kecewa disebut telah menyiapkan langkah politik lanjutan. Mereka bersepakat untuk mengonsolidasikan kekuatan guna membentuk partai politik baru sebagai alternatif dari konflik berkepanjangan di internal Partai Berkarya.
"Selanjutnya, kami akan membentuk partai politik baru yang mandiri dan terbebas dari konflik internal Partai Berkarya," kata mantan Ketua DPW Sumut tersebut.
Ia menambahkan, surat pengunduran diri dari kepengurusan lama merupakan salah satu syarat administratif untuk deklarasi partai baru tersebut. Di akhir pernyataannya, ia memberikan kebebasan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Berkarya di Sumatera Utara untuk menentukan arah politik masing-masing.
"Para anggota Partai Berkarya, DPW dan DPD se-Sumut, silakan menentukan sikap dan pilihannya. Lanjut di Partai Berkarya atau bergabung bersama saya dalam partai baru," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim pengunduran diri massal pengurus daerah tersebut.(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah