Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW se-Indonesia dikabarkan menarik dukungan dan menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan maupun keanggotaan partai. Gelombang pengunduran diri ini disebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam kader daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR).
Salah satu pengunduran diri yang telah dikonfirmasi datang dari Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara (Sumut), Achmad Daniel Chardin.
Ia secara terbuka menyatakan mundur, Senin (26/1/2026). Dalam pernyataan resminya, Ketua DPW Sumut menuding Ketua Umum tidak menjalankan konstitusi partai serta mengabaikan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya tahun 2025.
"Karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Ketua Umum Partai Berkarya saudara Muchdi PR terhadap hasil keputusan Munas Partai Berkarya tahun 2025 yang lalu, maka saya, Ketua DPW Sumut Partai Berkarya, mengundurkan diri dari kepengurusan dan dari anggota Partai Berkarya," ujarnya Mantan Pangdam I/BB itu, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut bukanlah tindakan individual, melainkan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan mayoritas struktur partai di daerah. Ia mengklaim bahwa soliditas organisasi di tingkat akar rumput telah runtuh.
"Terdapat 33 DPW dari 38 DPW se-Indonesia serta ratusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kabupaten/kota yang juga mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya," ungkapnya.
Apabila klaim tersebut terbukti benar, maka Partai Berkarya berpotensi kehilangan hampir 90 persen struktur kepengurusan di tingkat provinsi. Kondisi ini dinilai dapat melumpuhkan mesin organisasi partai, terutama dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi