RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST desak Pemko Medan segera memiliki alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Alat tes tersebut dinilai sangat penting guna percepatan mendeteksi seseorang menderita positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Instrument Polymerase Chain Reaction (PCR) dapat menganalisa 100 an sample perhari dengan tinggi tingkat akurasi nya.
“Kota Medan sudah status tanggap darurat dan zona merah soal Covid-19. Tentu harus lebih maksimal penanganannya. Kita harapkan Pemko Medan memiliki alat tersebut,” tegas Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, (9/4/2020).
Dikatakan Sudari ST asal politisi PAN itu, dengan menggunakan alat PCR Pemko Medan sudah dapat melakukan tes corona sendiri di laboratorium RS Pirngadi Medan. “Jadi tidak harus pemeriksaan ke Jakarta yang membutuhkan waktu lama,” ujar Sudari yang memiliki back gound sebagai Analyst Laboratory itu.
Selama ini, menurutnya, selalu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat bila seseorang meninggal dunia. “Tudingan masyarakat selalu miring pada hal meninggalnya bukan karena Covid 19. Hal itu yang harus ada kepastian sehingga tidak menimbulkan keresahan,” terangnya.
Begitu juga terkait seseorang status Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) kiranya segera diketahui apakah positif Covid 19 sehingga masyarakat sedikit tenang dan keluarga yang meninggal tidak di terasingkan di masyarakat
Untuk itu harap Sudari, Pemko Medan dapat merespon. Paling tidak kata Sudari, Pemko Medan dapat berkordinasi dengan Pempropsu untuk penyediaan alat PCR ada dimiliki RS Adam Malik. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik