Satgas Galapana DPR RI Ungkap Empat Masalah Utama Penanganan Pascabencana di Sumatra

Ia menambahkan, Satgas Galapana DPR RI turut membantu menyelesaikan kendala pembangunan huntara, termasuk persoalan pengadaan lahan. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. "Bupati Aceh Tamiang sempat terkendala lahan dari PTPN. Ada miskomunikasi, tetapi alhamdulillah sudah selesai," ujarnya.

Permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya hunian yang mengalami kerusakan ringan. Menurut Khalid, pembersihan rumah dapat mengurangi kebutuhan huntara. "Kalau rumah bisa dibersihkan dan ditempati kembali, masyarakat tidak perlu direlokasi ke huntara," katanya.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat 15 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

"Sebanyak 15 kabupaten/kota masih berstatus belum normal, terdiri atas 7 daerah di Aceh, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Penilaian ini bersifat top-down," jelas Tito.

Di Provinsi Sumatra Utara, terdapat lima wilayah yang belum pulih, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga. Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat tiga daerah, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.

Meski telah memiliki pemetaan awal, Tito menegaskan pentingnya laporan langsung dari kepala daerah untuk memastikan kebijakan pemulihan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.