Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Benny K. Harman Tegaskan Bukan Solusi Demokrasi

JELAJAHNEWS.ID -Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai respons beragam. Pemerintah beralasan, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Namun, pandangan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan di parlemen.

Isu ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dan memperoleh dukungan dari beberapa partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar pada akhir 2025.

Menanggapi wacana tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, secara tegas menolak rencana pengembalian mekanisme Pilkada tidak langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah solusi atas persoalan demokrasi lokal yang selama ini terjadi.

"Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi," ujar Benny dikutip, Senin (5/1/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi melanggengkan persoalan klasik yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menyebut tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara tetap akan terjadi meski mekanisme pemilihan diubah.

Benny menegaskan bahwa akar persoalan Pilkada sesungguhnya terletak pada lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas, tegas, dan berdaya paksa.

"Buat Undang-Undang Pilkada yang lebih baik. Normanya harus jelas dan tegas, dengan sanksi yang juga tegas bagi para pelanggar," katanya.

Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya hadir lebih kuat dengan mengambil alih pembiayaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.

"Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin yang berkualitas, maka anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mundur dari pemilihan langsung," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak bersikap apatis terhadap dinamika politik nasional. Ia menekankan bahwa perjuangan politik harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat serta dijalani dengan semangat positif. "Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira," tutupnya.