ASEAN Plus Cadet Sail 2026 Singgah di Belawan, Sumut Siapkan Promosi Budaya dan UMKM
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
JELAJAHNEWS.ID -Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai respons beragam. Pemerintah beralasan, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Namun, pandangan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan di parlemen.
Isu ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dan memperoleh dukungan dari beberapa partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar pada akhir 2025.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, secara tegas menolak rencana pengembalian mekanisme Pilkada tidak langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah solusi atas persoalan demokrasi lokal yang selama ini terjadi.
"Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi," ujar Benny dikutip, Senin (5/1/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi melanggengkan persoalan klasik yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menyebut tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara tetap akan terjadi meski mekanisme pemilihan diubah.
Benny menegaskan bahwa akar persoalan Pilkada sesungguhnya terletak pada lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas, tegas, dan berdaya paksa.
"Buat Undang-Undang Pilkada yang lebih baik. Normanya harus jelas dan tegas, dengan sanksi yang juga tegas bagi para pelanggar," katanya.
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan Isra Mi&rsquoraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Rabu (21/1/2026).
Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam yang melanda
Daerah
Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
Politik
Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah
Daerah
Bobby Nasution bersama Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengikuti kegiatan penanaman sejuta pohon
Daerah
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat permasalahan utama yang masih menghambat penanganan bencana
Politik
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquoti di l
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo
Daerah