DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
MEDAN - Pasca ditetapkannya status Kota Medan tanggap darurat terkait penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pejabat Pemko Medan dituntut siap bekerja lebih profesional termasuk soal bantuan agar tepat sasaran.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Sudari ST (foto) kepada wartawan saat melakukan peninjauan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Jl Menteng 7 Medan, Kamis (2/4/2020). Peninjauan dilakukan guna kordinasi terkait memaksimalkan penanganan Covid-19 oleh Pemko Medan melalui BPBD.
Pada kesempatan itu, Sudari ST asal politisi PAN itu mendorong Pemko Medan yakni BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial supaya mempertimbangkan segala aspek dampak Covid-19 apalagi setelah menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.
“Yang pasti, dampak ekonomi dan sosial lebih bergejolak,” sebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesra itu.
Menurut Sudari, pihak BPBD diharapkan bekerja cepat dan tanggap. Mulai soal penyemprotan supaya disegerakan dengan menyeluruh. “Saya tahu bukan karena ketiadaan anggaran. Maka BPBD harus tetap siap penyediaan bahan yang berkaitan untuk penanggulangan wabah,” ujar Sudari.
Ditambahkan, soal penggunaan anggaran supaya lebih hati hati dan transparan, Sudari minta supaya tetap didampingi Inspektorat mengantisipasi kekeliruan. “Apalagi ini tanggap darurat, jangan sampai menimbulkan masalah,” harap Sudari.
Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dapat menjamin pihak Puskesmas dan Rumah Sakit memberikan pelayanan prima. Apalagi bagi warga yang hendak melakukan pemeriksaan tes kesehatan suspect Covid-19 dapat difasilitasi dengan baik.
“Saya dengar bagi warga yang status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat berobat dikenakan biaya, supaya dipertimbangkan. Kita berharap masyarakat yang berobat dan bersedia periksa tes kesehatan untuk memastikan bebas Covid-19. Karena itu merupakan bagian upaya memutus mata rantai perebakan virus corona,” imbuhnya.
Sama halnya dengan rencana Dinas Sosial Kota Medan memberikan bantuan beras kepada warga terkena dampak covid-19. Sudari berharap pendistribusian tepat sasaran. “Membuat kreteria yang logika dan jangan sampai menimbulkan masalah baru,” tandas Sudari. (Is)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah