JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk). Revisi tersebut bertujuan menghadirkan Single ID Number, yakni satu nomor identitas nasional yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk seluruh layanan publik.
"Kita ingin menuju negara modern, kita ingin menghadirkan single ID number melalui undang-undang sistem administrasi kependudukan yang baru," ujar Rifqi dalam keterangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rifqi menjelaskan bahwa sistem identitas kependudukan Indonesia saat ini masih terfragmentasi. Masyarakat harus memiliki beberapa nomor identitas sekaligus, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, nomor kepesertaan asuransi, hingga nomor paspor. Kondisi ini dinilai tidak lagi relevan untuk negara yang tengah menuju transformasi digital.
Baca Juga:"Sekarang tidak. Kita punya NIK, kita punya KTP, tapi kita harus punya juga nomor rekening bank, NPWP, dan seterusnya. Nantinya cukup mengingat satu ID Number, dan nomor tersebut bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik di republik ini," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem identitas tunggal sejak lama. Satu nomor identitas diberikan sejak lahir dan digunakan lintas layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga imigrasi.
Selain efisiensi layanan publik, Single ID Number dinilai berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema akses verifikasi data oleh pihak swasta, misalnya perbankan dan perusahaan digital yang memerlukan validasi identitas. Di sisi lain, sistem ini juga memperkuat keamanan nasional (national security) karena seluruh data kependudukan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah diawasi dan lebih aman.
"Penerapan Single ID Number bukan sekadar efisiensi layanan, tetapi juga akan berdampak pada PNBP dan penguatan keamanan nasional," tegas Rifqi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah