JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk). Revisi tersebut bertujuan menghadirkan Single ID Number, yakni satu nomor identitas nasional yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk seluruh layanan publik.
"Kita ingin menuju negara modern, kita ingin menghadirkan single ID number melalui undang-undang sistem administrasi kependudukan yang baru," ujar Rifqi dalam keterangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rifqi menjelaskan bahwa sistem identitas kependudukan Indonesia saat ini masih terfragmentasi. Masyarakat harus memiliki beberapa nomor identitas sekaligus, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, nomor kepesertaan asuransi, hingga nomor paspor. Kondisi ini dinilai tidak lagi relevan untuk negara yang tengah menuju transformasi digital.
Baca Juga:"Sekarang tidak. Kita punya NIK, kita punya KTP, tapi kita harus punya juga nomor rekening bank, NPWP, dan seterusnya. Nantinya cukup mengingat satu ID Number, dan nomor tersebut bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik di republik ini," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem identitas tunggal sejak lama. Satu nomor identitas diberikan sejak lahir dan digunakan lintas layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga imigrasi.
Selain efisiensi layanan publik, Single ID Number dinilai berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema akses verifikasi data oleh pihak swasta, misalnya perbankan dan perusahaan digital yang memerlukan validasi identitas. Di sisi lain, sistem ini juga memperkuat keamanan nasional (national security) karena seluruh data kependudukan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah diawasi dan lebih aman.
"Penerapan Single ID Number bukan sekadar efisiensi layanan, tetapi juga akan berdampak pada PNBP dan penguatan keamanan nasional," tegas Rifqi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi