Komisi VII DPR Soroti Perlindungan Motif Ulos dan Minimnya Pembiayaan Perajin di Danau Toba

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses pembiayaan bagi perajin ulos di Kawasan Danau Toba.

Hal tersebut disampaikan Lamhot saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII untuk meninjau kondisi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) lokal, Senin (1/12/2025).

Lamhot menjelaskan bahwa walaupun ulos telah menjadi simbol budaya Batak, motif dan desainnya masih rentan ditiru tanpa perlindungan hukum yang memadai. "Motif ulos memiliki nilai sejarah dan filosofi. Namun tanpa perlindungan HKI yang kuat, para perajin kehilangan kesempatan mendapatkan nilai ekonomi yang layak," ujarnya.

Baca Juga:

• Reses di P.Sidimpuan, Marwan Dasopang Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Selain persoalan HKI, masalah pembiayaan juga menjadi hambatan utama. Banyak perajin belum mampu mengakses fasilitas kredit usaha karena keterbatasan agunan, literasi keuangan, dan minimnya pendampingan. Kondisi ini menghambat pengembangan produksi, inovasi desain, dan pemasaran.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII berdialog langsung dengan perajin, pemerintah daerah, dan Dekranasda untuk memetakan kebutuhan utama pelaku ekraf ulos. Fokus pembahasan mencakup pembiayaan, peningkatan SDM, pengembangan pasar digital, dan strategi penetrasi ekspor.

Lamhot mengatakan, pihaknya tengah menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat agar memperkuat perlindungan hukum, membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau, serta memperluas promosi ulos sebagai produk unggulan. "Kita harus memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran sehingga industri ulos tidak hanya bertahan, tetapi berkembang," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa industri ulos memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Oleh sebab itu, penguatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, perajin, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan.