Bambang Haryo Kritik Pembatasan Wisatawan Candi Borobudur, Nilai Kebijakan Rugikan Ekonomi Warga

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan, aturan yang membatasi kunjungan hingga 1.200 orang per hari membuat banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) kehilangan pelanggan.

Dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025), Bambang Haryo mengungkapkan keprihatinannya atas kebijakan tersebut.

"Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis, baik domestik maupun internasional, sangat mempersulit masyarakat yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Padahal, minat masyarakat sangat tinggi. Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah ingin mengunjungi Borobudur," ujar Bambang, dikutip ,Senin (10/11/2025).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, pembatasan jumlah pengunjung menyebabkan penurunan signifikan terhadap aktivitas pariwisata dan berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat sekitar.

"Saya sangat prihatin karena kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis terhadap pariwisata di Borobudur. Masyarakat dan pelaku UMKM kehilangan banyak pengunjung dan konsumennya," tuturnya.

Meski begitu, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Menteri Fadli Zon dalam memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

"Alhamdulillah, Kementerian Kebudayaan langsung membuat solusi cepat. Menteri Kebudayaan sudah membolehkan jumlah turis naik menjadi 4.000, dan bahkan sedang diajukan menjadi 5.000. Kami berharap bisa meningkat lagi hingga 10.000 wisatawan per hari seperti sebelum pandemi," jelasnya.

Bambang menilai, Candi Borobudur memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk menampung wisatawan. Ia mencontohkan sejumlah situs budaya dunia seperti candi di Vietnam dan Thailand, bahkan destinasi seperti Penang Hill di Malaysia, yang tidak menerapkan pembatasan ketat bagi pengunjung.

"Borobudur punya kemampuan yang jauh lebih besar dari pembatasan sekarang. Di negara lain, tempat wisata budaya dikelola dengan baik tanpa pembatasan ketat. Borobudur ini ikon Indonesia. Kalau dikelola lebih terbuka, jumlah wisatawan dan devisa negara akan meningkat," tegasnya.

Selain menyoroti kebijakan pembatasan, Bambang menekankan pentingnya pengembangan desa-desa wisata di sekitar kawasan Borobudur sebagai bagian dari ekosistem pariwisata berkelanjutan.

"Desa-desa wisata di sekitar Borobudur belum banyak diketahui publik. Perlu promosi kuat, baik dari pemerintah maupun sektor perhotelan. Hotel-hotel di Jawa Tengah bisa berperan aktif mempromosikan desa wisata kepada wisatawan melalui berbagai media, termasuk televisi di kamar hotel," ujarnya.

Bambang berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dapat mendorong perkembangan desa wisata agar menjadi destinasi baru yang memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Kalau promosi dilakukan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Borobudur, tapi juga ke desa-desa wisata sekitarnya. Ini akan membuka kehidupan ekonomi baru bagi masyarakat," pungkasnya.