DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan, aturan yang membatasi kunjungan hingga 1.200 orang per hari membuat banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) kehilangan pelanggan.
Dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025), Bambang Haryo mengungkapkan keprihatinannya atas kebijakan tersebut.
"Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis, baik domestik maupun internasional, sangat mempersulit masyarakat yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Padahal, minat masyarakat sangat tinggi. Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah ingin mengunjungi Borobudur," ujar Bambang, dikutip ,Senin (10/11/2025).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, pembatasan jumlah pengunjung menyebabkan penurunan signifikan terhadap aktivitas pariwisata dan berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat sekitar.
"Saya sangat prihatin karena kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis terhadap pariwisata di Borobudur. Masyarakat dan pelaku UMKM kehilangan banyak pengunjung dan konsumennya," tuturnya.
Meski begitu, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Menteri Fadli Zon dalam memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
"Alhamdulillah, Kementerian Kebudayaan langsung membuat solusi cepat. Menteri Kebudayaan sudah membolehkan jumlah turis naik menjadi 4.000, dan bahkan sedang diajukan menjadi 5.000. Kami berharap bisa meningkat lagi hingga 10.000 wisatawan per hari seperti sebelum pandemi," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik