JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan, aturan yang membatasi kunjungan hingga 1.200 orang per hari membuat banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) kehilangan pelanggan.
Dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025), Bambang Haryo mengungkapkan keprihatinannya atas kebijakan tersebut.
"Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis, baik domestik maupun internasional, sangat mempersulit masyarakat yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Padahal, minat masyarakat sangat tinggi. Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah ingin mengunjungi Borobudur," ujar Bambang, dikutip ,Senin (10/11/2025).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, pembatasan jumlah pengunjung menyebabkan penurunan signifikan terhadap aktivitas pariwisata dan berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat sekitar.
"Saya sangat prihatin karena kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis terhadap pariwisata di Borobudur. Masyarakat dan pelaku UMKM kehilangan banyak pengunjung dan konsumennya," tuturnya.
Meski begitu, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Menteri Fadli Zon dalam memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
"Alhamdulillah, Kementerian Kebudayaan langsung membuat solusi cepat. Menteri Kebudayaan sudah membolehkan jumlah turis naik menjadi 4.000, dan bahkan sedang diajukan menjadi 5.000. Kami berharap bisa meningkat lagi hingga 10.000 wisatawan per hari seperti sebelum pandemi," jelasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi