JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencegahan maladministrasi di lingkungan UINSU, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sugeng Wanto, bersama jajaran sivitas akademika UINSU.
Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:"Ombudsman RI tentu tidak bisa bergerak sendiri. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UINSU, kami berharap lahir partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi, meneliti, serta memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Dadan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset, pengawasan sosial, serta inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyambut positif sinergi ini. UINSU berkomitmen mewujudkan kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi," tutur Muzakkir.
Ia juga menyebutkan, melalui kerja sama ini mahasiswa UINSU dapat mengikuti program magang, kuliah umum, penelitian, serta kajian bersama dengan Ombudsman RI, khususnya di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Diharapkan, kemitraan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan publik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran integritas di kalangan generasi muda dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional di dunia pendidikan tinggi.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik