JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencegahan maladministrasi di lingkungan UINSU, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sugeng Wanto, bersama jajaran sivitas akademika UINSU.
Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:"Ombudsman RI tentu tidak bisa bergerak sendiri. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UINSU, kami berharap lahir partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi, meneliti, serta memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Dadan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset, pengawasan sosial, serta inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyambut positif sinergi ini. UINSU berkomitmen mewujudkan kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi," tutur Muzakkir.
Ia juga menyebutkan, melalui kerja sama ini mahasiswa UINSU dapat mengikuti program magang, kuliah umum, penelitian, serta kajian bersama dengan Ombudsman RI, khususnya di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Diharapkan, kemitraan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan publik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran integritas di kalangan generasi muda dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional di dunia pendidikan tinggi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
