DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencegahan maladministrasi di lingkungan UINSU, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sugeng Wanto, bersama jajaran sivitas akademika UINSU.
Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:"Ombudsman RI tentu tidak bisa bergerak sendiri. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UINSU, kami berharap lahir partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi, meneliti, serta memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Dadan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset, pengawasan sosial, serta inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyambut positif sinergi ini. UINSU berkomitmen mewujudkan kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi," tutur Muzakkir.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah