DPR Minta Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Kebijakan Bioetanol

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan perlunya kajian ilmiah yang komprehensif sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Ia menilai, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan menyentuh berbagai sektor strategis nasional.

"Karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan banyak pemangku kepentingan, pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM harus melalui proses yang betul-betul proven, melalui kajian tertentu. Etanol ini memiliki sifat kimia yang spesifik, salah satunya bersifat korosif," ujar Sugeng, dikutip, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga:

• Kalapas Padangsidimpuan Hadir di Paripurna, Dorong Kolaborasi Kota Mantap

Sugeng menuturkan, sejumlah negara telah berhasil memanfaatkan bioetanol sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor. Indonesia, menurutnya, juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif ini, terutama dengan sumber daya alam yang melimpah di wilayah tropis. Namun, ia menekankan, implementasinya tidak boleh tergesa-gesa dan harus melalui uji coba serta penelitian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap performa kendaraan dan infrastruktur energi.

"Pemanfaatan bioetanol ini sebenarnya langkah yang baik, terutama untuk jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Tapi harus dikaji secara ilmiah agar tidak menimbulkan efek teknis yang tidak diinginkan," jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Sugeng menyebut, penggunaan bioetanol dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya 600 ribu barel per hari.

"Artinya, kita masih mengimpor sekitar satu juta barel per hari, baik minyak mentah maupun produk BBM jadi. Ini menjadi beban ekonomi yang meningkat setiap tahun dan membebani APBN," ujarnya.

Dari sisi fiskal, beban subsidi energi nasional juga masih tinggi, mencapai sekitar Rp308 triliun, termasuk subsidi listrik, solar, dan LPG 3 kilogram.

Menurut Sugeng, dengan penerapan bioetanol sebesar 10 persen dalam campuran BBM, Indonesia berpotensi mengurangi impor bahan bakar, menekan subsidi, dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

"Kalau 10 persen dari BBM digantikan dengan bioetanol, maka volume impor bisa turun hingga 10 persen. Dampaknya langsung pada penghematan devisa dan penurunan emisi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai Indonesia memiliki potensi besar bahan baku bioetanol, seperti tebu, singkong, dan aren. Ia menilai nira aren paling ideal karena kandungan gulanya tinggi dan tidak mengganggu ketahanan pangan.

"Negara tropis seperti Indonesia punya sumber daya melimpah. Molase dari tebu bisa digunakan, meski perlu pengaturan agar tidak berebut dengan kebutuhan gula. Singkong dan nira aren juga sangat potensial," tambahnya.

Namun, ia menekankan pentingnya perhitungan ekonomi yang matang agar produksi bioetanol efisien secara industri. Produksi dalam skala besar diperlukan agar kebijakan ini berkelanjutan dan kompetitif.

"Produksinya harus dalam skala besar supaya efisien. Pemerintah juga perlu mengarahkan riset dan inovasi untuk menemukan formulasi paling tepat dalam pengolahan dan distribusinya," ujar Sugeng.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memperkuat dasar ilmiah kebijakan bioetanol. Menurutnya, riset dan sosialisasi publik menjadi kunci keberhasilan transisi menuju energi bersih.

"Pemerintah melalui BRIN harus melakukan riset dan sosialisasi secara tuntas agar masyarakat memahami kenapa kita beralih ke bioetanol. Tujuannya jelas: menghemat devisa, menekan emisi, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil," tegasnya.

Sugeng menegaskan, DPR RI akan terus mendukung langkah pemerintah menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan, selama kebijakan tersebut berbasis kajian ilmiah yang kuat dan berpihak pada kepentingan nasional.(**)