Ketua Komisi yang membidangi urusan HAM di DPR ini meminta BPJS Kesehatan dan Pemkab Pamekasan segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Ia menilai, kebutuhan iuran tertunggak masih bisa diatasi dengan dana dari mayoritas peserta aktif yang rutin membayar.
"Tunggakan Rp41 miliar itu sangat kecil dibanding total APBD Pamekasan 2025 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Negara sudah berkomitmen mengalokasikan anggaran cukup untuk menjamin kesehatan warganya," jelasnya.
Willy menambahkan, jumlah iuran yang tertunda hanya sekitar 5 persen dari total 872.009 peserta aktif BPJS Kesehatan di Pamekasan. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah ini dan segera mencari solusi tanpa mengorbankan layanan publik.
"Jumlah itu bisa tertutupi dari peserta lain yang rutin membayar. Jadi jangan disandera atau disengketakan, apalagi sampai menunda pelayanan kesehatan," imbuhnya.
Ia juga menyoroti bahwa total iuran BPJS warga Pamekasan tidak mencapai 1 persen dari APBD daerah. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa segera diselesaikan tanpa perlu menghentikan hak pelayanan kesehatan warga.
"Tidak perlu diributkan. Pemkab pasti punya strategi menyelesaikan ini. Yang penting, dialog dilakukan, dan hak warga atas kesehatan tidak ditunda," pungkas Willy.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik