JELAJAHNEWS.D -Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak usah ragu-ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. Apalagi, tegasnya, ormas tersebut bertindak bak preman, merasa berkuasa dan aman karena diduga terafiliasi partai politik.
Hal ini disampaikannya saat Rapat dengan jajaran Kodam III Siliwangi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Politisi Fraksi Partai Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme.
"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujarnya dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (07/10/2025).
Baca Juga:Masyarakat, katanya, tidak boleh hidup dalam ketakutan. Maka dari itu TNI sebagai instansi yang terus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi harus mampu hadir memberikan keamanan dan mengeliminasi berbagai gangguan ketertiban di tengah masyarakat.
Aksi premanisme berbalut ormas kerap terjadi di Indonesia. Akibat aksi itu, tidak jarang masyarakat jadi khawatir dalam melaksanakan aktivitasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi