JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI juga soroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) yang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Kapolda NTB. Mereka punya program memberantas tambang ilegal melalui penguatan peran koperasi dan perusahaan daerah. Kalau program ini dijalankan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi negara," ujar Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka, usai kunjungan reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (6/10/2025).
Berdasarkan paparan dari jajaran kepolisian, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia mencapai Rp33 triliun dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut, menurut Martin, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian nasional akibat tambang ilegal bisa mencapai Rp300 triliun.
Baca Juga:
"Angka ini masuk akal jika dibandingkan dengan data nasional. Karena itu, langkah-langkah seperti yang dilakukan Polda NTB penting untuk direplikasi di daerah lain," tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai wakil rakyat asal Sulawesi Utara, Martin mengaku berencana mendorong penerapan program pemberantasan tambang ilegal seperti yang dilakukan Polda NTB di wilayahnya, mengingat provinsi tersebut juga menghadapi permasalahan serupa.
"Saya ingin membawa program Polda NTB ini untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Prinsipnya sama: menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, menambah pemasukan negara, dan melindungi para pekerja tambang," ujarnya.
Martin menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi resmi.
"Kalau tambang dikelola secara benar, negara mendapat pajak, daerah memperoleh retribusi, dan pekerja tambang mendapatkan kepastian kerja. Ini solusi yang menguntungkan semua pihak," pungkasnya.
Baca Juga:
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah