Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya anggota dewan berani menghadapi kritik masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja DPR RI sejak dilantik pada Agustus 2024 belum sepenuhnya sempurna.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memberikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.
Menurut Puan, sejarah tidak akan menilai DPR dari banyaknya undang-undang yang disahkan maupun besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat nyata kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:"Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat apakah keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat, kata Puan, tanggung jawab anggota dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi penuh.
Puan mengingatkan agar para legislator tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik masyarakat bisa datang melalui berbagai bentuk, mulai dari unjuk rasa di depan Gedung DPR, di daerah, hingga unggahan di media sosial.
"Apapun cara dan bentuknya, DPR harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen meningkatkan dedikasi agar harapan rakyat tetap tumbuh," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Puan kembali menekankan pentingnya kedekatan anggota dewan dengan masyarakat.
"Sudah selayaknya kita yang sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan DPR bukan hanya berpengaruh pada hari ini, tetapi juga menentukan masa depan bangsa. Karena itu, Puan meminta seluruh anggota dewan dari delapan fraksi untuk bersama-sama bertransformasi dan memperkuat komitmen kerja kolektif.
"Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi bersama dengan visi yang jelas akan membawa kebaikan bagi semua," tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kritik yang diberikan masyarakat.
"Atas nama Pimpinan DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan, kritik, serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat," pungkasnya.(**)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik