Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya anggota dewan berani menghadapi kritik masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja DPR RI sejak dilantik pada Agustus 2024 belum sepenuhnya sempurna.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memberikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.
Menurut Puan, sejarah tidak akan menilai DPR dari banyaknya undang-undang yang disahkan maupun besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat nyata kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:"Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat apakah keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat, kata Puan, tanggung jawab anggota dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi penuh.
Puan mengingatkan agar para legislator tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik masyarakat bisa datang melalui berbagai bentuk, mulai dari unjuk rasa di depan Gedung DPR, di daerah, hingga unggahan di media sosial.
"Apapun cara dan bentuknya, DPR harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen meningkatkan dedikasi agar harapan rakyat tetap tumbuh," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Puan kembali menekankan pentingnya kedekatan anggota dewan dengan masyarakat.
"Sudah selayaknya kita yang sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan DPR bukan hanya berpengaruh pada hari ini, tetapi juga menentukan masa depan bangsa. Karena itu, Puan meminta seluruh anggota dewan dari delapan fraksi untuk bersama-sama bertransformasi dan memperkuat komitmen kerja kolektif.
"Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi bersama dengan visi yang jelas akan membawa kebaikan bagi semua," tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kritik yang diberikan masyarakat.
"Atas nama Pimpinan DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan, kritik, serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat," pungkasnya.(**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik