HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya anggota dewan berani menghadapi kritik masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja DPR RI sejak dilantik pada Agustus 2024 belum sepenuhnya sempurna.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memberikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.
Menurut Puan, sejarah tidak akan menilai DPR dari banyaknya undang-undang yang disahkan maupun besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat nyata kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:"Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat apakah keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat, kata Puan, tanggung jawab anggota dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi penuh.
Puan mengingatkan agar para legislator tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik masyarakat bisa datang melalui berbagai bentuk, mulai dari unjuk rasa di depan Gedung DPR, di daerah, hingga unggahan di media sosial.
"Apapun cara dan bentuknya, DPR harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen meningkatkan dedikasi agar harapan rakyat tetap tumbuh," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Puan kembali menekankan pentingnya kedekatan anggota dewan dengan masyarakat.
"Sudah selayaknya kita yang sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan DPR bukan hanya berpengaruh pada hari ini, tetapi juga menentukan masa depan bangsa. Karena itu, Puan meminta seluruh anggota dewan dari delapan fraksi untuk bersama-sama bertransformasi dan memperkuat komitmen kerja kolektif.
"Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi bersama dengan visi yang jelas akan membawa kebaikan bagi semua," tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kritik yang diberikan masyarakat.
"Atas nama Pimpinan DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan, kritik, serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat," pungkasnya.(**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi