MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama empat pimpinan DPRD Medan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/8/2025), dan menjadi fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan visi besar Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. "Medan bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data bukan sekadar slogan, melainkan panduan strategis pembangunan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. "Dengan semangat transformasi digital menuju Medan satu data, kami bertekad memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang akurat, transparan, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat," tambahnya.
Baca Juga:Rico juga menyoroti kondisi keuangan 2025 yang dinilai dinamis. Menurutnya, kebijakan keuangan harus adaptif dan responsif agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. "Pembahasan Perubahan APBD 2025 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya demi percepatan target pembangunan," tegasnya.
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemko Medan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp6,96 triliun, belanja daerah Rp7,07 triliun, dan pembiayaan netto Rp105 miliar. Alokasi tersebut diarahkan pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wali Kota menegaskan pentingnya program Quick Wins (langkah cepat) sebagai respons nyata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. "Program ini menjadi pondasi pembangunan jangka panjang sekaligus bukti keseriusan Pemko Medan menjaga efisiensi anggaran," jelasnya.
Rico juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan APBD. "Mari bersama kita wujudkan Medan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan harmonis sesuai cita-cita bersama," pungkasnya.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik