MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama empat pimpinan DPRD Medan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/8/2025), dan menjadi fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan visi besar Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. "Medan bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data bukan sekadar slogan, melainkan panduan strategis pembangunan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. "Dengan semangat transformasi digital menuju Medan satu data, kami bertekad memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang akurat, transparan, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat," tambahnya.
Baca Juga:Rico juga menyoroti kondisi keuangan 2025 yang dinilai dinamis. Menurutnya, kebijakan keuangan harus adaptif dan responsif agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. "Pembahasan Perubahan APBD 2025 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya demi percepatan target pembangunan," tegasnya.
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemko Medan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp6,96 triliun, belanja daerah Rp7,07 triliun, dan pembiayaan netto Rp105 miliar. Alokasi tersebut diarahkan pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wali Kota menegaskan pentingnya program Quick Wins (langkah cepat) sebagai respons nyata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. "Program ini menjadi pondasi pembangunan jangka panjang sekaligus bukti keseriusan Pemko Medan menjaga efisiensi anggaran," jelasnya.
Rico juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan APBD. "Mari bersama kita wujudkan Medan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan harmonis sesuai cita-cita bersama," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
