MEDAN -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara Medan/Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara (KPTIK BMN) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (12/8/2025).
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution bersama Wakil Ketua Lailatul Badri, diikuti anggota Pansus lainnya dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Rombongan disambut oleh Rahman selaku perwakilan pengelola gedung.
Menurut Rahman, Gedung Keuangan Negara merupakan salah satu bangunan bersejarah. "Gedung ini dibangun pada era 1960-an oleh arsitek Friedrich Silaban, yang juga merancang Monumen Nasional (Monas). Bersamaan dengan pembangunan Universitas HKBP Nommensen, gedung ini kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya," jelasnya.
Meski berstatus bangunan tua, Rahman menegaskan sistem proteksi kebakaran sudah tersedia. "Sejak tahun 2018, sistem proteksi kebakaran dipasang di seluruh area gedung. Kami juga memiliki tim teknisi kebakaran yang bersiaga 24 jam," katanya.
Usai pertemuan, rombongan Pansus meninjau langsung fasilitas proteksi kebakaran, mulai dari bak penampungan air di belakang gedung hingga hydrant di pintu masuk. "Bak penampungan ini memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan kapasitas besar. Sistem kontrol air terhubung ke seluruh bangunan. Untuk itu, kendaraan bermuatan berat tidak diperbolehkan masuk," tambah Rahman.
Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution menilai kunjungan ini penting untuk memperkaya pembahasan Ranperda. "Kami ingin mengetahui secara langsung sistem proteksi kebakaran yang dimiliki gedung ini. Informasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan Ranperda," ujarnya.
Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, menyebut hasil peninjauan menunjukkan bahwa Gedung Keuangan Negara telah memenuhi standar nasional perlindungan kebakaran. "Selain memiliki bak penampungan air, tersedia pula ruang kontrol distribusi air ke setiap bangunan. Temuan ini akan menjadi acuan dasar kami dalam merumuskan regulasi," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
