JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan DPR akan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan program strategis pemerintah tersebut aman dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Dalam fungsi pengawasan nanti, tentu saja kami akan turun langsung ke lokasi yang bermasalah. Misalnya ke dapur-dapur MBG atau sekolah penerima, sehingga bisa terlihat dengan jelas di mana letak persoalannya," kata Puan kepada wartawan di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut Puan, evaluasi harus dilakukan secara total dengan menyisir seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan cara itu, akar masalah dapat ditemukan dan perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:"Evaluasinya harus total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi mari kita evaluasi bersama agar kasus serupa tidak terulang lagi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menegaskan MBG merupakan program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, keberhasilan program ini harus dijaga dengan pengawasan ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
"Marilah kita bekerja bersama membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam," ujarnya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di beberapa daerah memicu keprihatinan publik. Lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan dinilai menjadi salah satu penyebab utama. DPR menegaskan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong evaluasi menyeluruh, sehingga MBG tidak sekadar berjalan administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Puan menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan makanan. "Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercoreng oleh kelalaian teknis," tandasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik