Harris Turino: Pengawasan Independen Kunci Hindari Krisis di PT Taspen

JELAJAHNEWS.ID -Komisi XI DPR RI mendorong agar PT Taspen masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Komisi XI, Harris Turino, menilai pengawasan independen mutlak diperlukan untuk melindungi dana jutaan aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan yang bergantung pada lembaga asuransi sosial tersebut.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bersama OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Harris mengingatkan bahwa selama ini Taspen belum memiliki pengawas dengan kewenangan penuh. Kementerian Keuangan, menurutnya, hanya memiliki peran terbatas dalam menangani persoalan besar.

"Kalau tidak ada revisi RUU P2SK yang tegas, Taspen tetap tidak akan memiliki pengawasan jelas. Kemenkeu sendiri tidak punya kemampuan dan kewenangan penuh jika terjadi masalah besar," ujar Harris, dikutip, Rabu (24/9/2025).

Ia mencontohkan kasus Asabri dan Jiwasraya yang sempat mengguncang kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan. Menurut Harris, hal serupa bisa menimpa Taspen bila tidak ada intervensi OJK sejak dini.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menilai pengawasan oleh OJK akan mencegah penyalahgunaan investasi yang berpotensi merugikan negara. Dengan posisi hukum yang kuat, OJK dinilai mampu melakukan tindakan tegas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

"OJK harus diberi kewenangan penuh, jangan sampai krisis keuangan di perusahaan asuransi terulang pada Taspen," kata Harris.

Harris menegaskan bahwa keberadaan Taspen sangat strategis karena menyangkut masa depan jutaan ASN dan pensiunan. Oleh sebab itu, penguatan aspek hukum dalam revisi RUU P2SK dianggap sebagai langkah mendesak demi menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.(**)