DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menegaskan penyalahgunaan sirine dan lampu strobo di jalan raya harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan publik serta menimbulkan keresahan masyarakat.
"Penggunaan sirine dan strobo sudah ada aturannya. Tidak bisa sembarangan. Hanya kendaraan tertentu yang mendapat prioritas dalam keadaan darurat yang boleh menggunakannya. Polisi harus menindak tegas pengendara yang melanggar," kata Hasbiallah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Hasbiallah menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu isyarat dan sirine hanya boleh dipakai oleh ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan pengawalan, serta kendaraan aparat penegak hukum yang sedang bertugas.
Baca Juga:"Kalau ada masyarakat biasa, kelompok tertentu, atau bahkan pejabat yang memaksakan diri memakai sirine dan strobo, itu jelas melanggar hukum. Polisi jangan ragu memberikan sanksi, karena aturan ini dibuat demi keselamatan bersama," tegas politisi PKB dari Dapil Jakarta I tersebut.
Ia menilai pembiaran praktik ini berpotensi menumbuhkan budaya arogan di jalan raya. Tidak jarang, manuver pengendara pengguna strobo ilegal justru mengganggu pengendara lain dan memicu kecelakaan.
Untuk itu, Hasbiallah mendorong kepolisian memperketat pengawasan, memperbanyak razia, serta meningkatkan sosialisasi aturan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat paham aturan, mereka akan lebih menghargai hak pengguna jalan lain. Tapi kalau tetap melanggar, tentu harus ada penindakan agar memberi efek jera," ujarnya.
Hasbiallah juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk menumbuhkan budaya saling menghormati. "Jangan sampai jalan raya jadi panggung arogansi. Jalan adalah milik bersama, kita semua punya hak yang sama untuk menggunakannya dengan tertib dan aman," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik