JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menguji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sejak Senin (15/9/2025). Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas akibat proyek galian utilitas yang masih berjalan di kawasan tersebut.
Rekayasa lalu lintas berlangsung hingga 19 September 2025, khususnya di segmen Simpang Fatmawati–Lebak Bulus pada jam sibuk pukul 17.00–20.00 WIB. Tiga langkah utama yang diterapkan antara lain membuka lajur kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 bagi kendaraan roda empat secara gratis, menutup putar balik sebelum Poins Square dengan pengalihan ke u-turn Ciputat Raya, serta menutup u-turn sebelum Simpang Fatmawati dengan pengalihan ke u-turn Antasari.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang sempit membuat proyek galian utilitas semakin menambah kemacetan di kawasan itu.
Baca Juga:
"Langkah Pak Gubernur maupun Dishub untuk membuka jalur di pintu Tol Fatmawati 2 sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa efektif," ujar Nova saat ditemui, Selasa (16/9/2025).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek galian yang dikerjakan Paljaya dan PAM Jaya. "Kasihan masyarakat. Apalagi ruas jalan ini hanya dua jalur dan berada di kawasan perkantoran," imbuhnya.
Nova menilai, pembukaan akses tol hanya menjadi solusi sementara. "Ini dulu solusi yang bisa dilakukan sambil BUMD mempercepat progres," tandasnya.
Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat pengguna jalan mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas selama uji coba berlangsung.(**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi